Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2025. Langkah ini penting untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar serta mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
Hal tersebut disampaikan oleh Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali. Ribka menilai pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi BPK, Kemendagri, dan Pemda demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.