Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah Menjadi Kunci untuk Sehatkan BUMD
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam paparannya, Bima menyebut bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan saat ini mengacu pada konsep statecraft, yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.
Latar Belakang
Konsep statecraft atau seni mengelola pemerintahan menjadi fokus utama dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan, keuangan, dan inisiatif teknis. Menurut Bima, perhatian khusus diberikan pada tata kelola yang lebih teknis dan efektif, yang berbeda dari pendekatan mazhab atau ideologi sebelumnya.
Fakta Penting
“Dalam setiap sidang kabinet, Bapak-Ibu, ada satu konsep, satu nomenklatur yang pasti disampaikan oleh Presiden, yakni statecraft, seni mengelola pemerintahan. Yang sangat berbeda kali ini bukan saja dalam hal mazhab atau ideologi, tapi tata kelola pemerintahan, keuangan, inisiatif secara sangat teknis,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).
Dampak
Sinkronisasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMD, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah dan negeri. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.
Penutup
Dengan fokus pada statecraft, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama lebih efektif, sehingga BUMD dapat menjadi aset strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.