Latar Belakang
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dr. Dedi Iskandar Batubara, menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah pusat untuk memihak daerah, khususnya dalam konteks pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD). Dedi mengingatkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diantisipasi.
Fakta Penting
“Dalam diskusi publik kami, ‘Masa Depan Otonomi Daerah di Tengah Polemik Pemotongan TKD dan Kemandirian Fiskal’, kami menekankan bahwa pemotongan TKD harus dilakukan dengan hati-hati,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025). Ia menambahkan, “Kami khawatir kebijakan ini dapat menyebabkan gejolak sosial, terutama di daerah yang sudah tergantung pada dana tersebut.”
Dampak
Pemotongan TKD, jika tidak diimbangi dengan alternatif pengelolaan yang baik, dapat mengganggu otonomi daerah dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Dedi juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan.
Penutup
Dengan pernyataan ini, Dedi Iskandar Batubara menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mengatasi polemik pemotongan TKD. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah memiliki rencana yang komprehensif untuk memastikan daerah tetap sejahtera dalam konteks perubahan ini?