Latar Belakang
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menggugat ketimpangan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen di Indonesia. Dari total 333 ribu dosen, hampir separuhnya belum tersertifikasi, terutama mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN.
Fakta Penting
“Proses sertifikasi dosen masih belum merata. Banyak dosen non-PNS harus menanggung sendiri biaya pelatihan seperti PEKERTI, TOEFL, dan TPA,” ujar Himmatul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025). Angka ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi saat ini tidak hanya menimbulkan masalah finansial, tetapi juga menjadi hambatan utama bagi dosen non-ASN untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Dampak
Himmatul menekankan bahwa ketimpangan ini tidak hanya merugikan dosen, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberikan fasilitasi lebih baik agar para dosen non-ASN dapat memenuhi syarat administrasi sertifikasi tanpa harus mengorbankan finansial mereka.
Penutup
Dengan suara keras, Legislator Gerindra ini menegaskan bahwa permasalahan sertifikasi dosen harus segera diatasi untuk memastikan pendidikan Indonesia tetap berkualitas tinggi. Apakah pemerintah siap memberikan solusi yang lebih adil untuk dosen non-ASN?