Sidang gugatan terhadap Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM RI) terkait pengesahan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 ditunda. Sidang ditunda karena ahli dan saksi dari pihak penggugat tidak bisa hadir.
Sidang lanjutan gugatan SK kepengurusan DPP PDIP ini digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (2/7/2025). Pihak penggugat dan tergugat hadir langsung dalam persidangan.
Majelis hakim menanyakan apakah ada bukti tambahan yang ingin diserahkan. Pihak tergugat yakni Kementerian Hukum RI menyerahkan dua bukti tambahan.