Berita Bisnis dan Investasi Terpadu
Berita  

**Pemprov Jateng Luncurkan 333 Gerakan Pangan Murah, Kendalikan Harga Bapok Saat Ramadan 2026**

**Pemprov Jateng Luncurkan 333 Gerakan Pangan Murah, Kendalikan Harga Bapok Saat Ramadan 2026**
**Pemprov Jateng Luncurkan 333 Gerakan Pangan Murah, Kendalikan Harga Bapok Saat Ramadan 2026**

Latar Belakang
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengumumkan pelaksanaan program “333 Gerakan Pangan Murah” sebagai langkah strategis untuk menekan harga bahan pokok (bapok) dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar selama Ramadan 2026. Dengan adanya program ini, Pemprov Jateng bertujuan untuk memastikan ketersediaan bapok dengan harga terjangkau, sekaligus menangkal inflasi yang meresahkan.
Fakta Penting
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah Serentak (GPM) yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan merupakan inisiatif konkret untuk menjawab masalah kenaikan harga bapok. Melalui 333 titik gerakan yang tersebar di berbagai daerah, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses bapok yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Gubernur juga menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga selama bulan suci.
Dampak
Pelaksanaan GPM di Halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat hari ini menjadi titik awal dari gerakan yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Tengah. Dengan mengendalikan harga bapok, Pemprov Jateng tidak hanya menangani masalah ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tengah rentetan tantangan harga yang fluktuatif.
Penutup
Dengan peluncuran program “333 Gerakan Pangan Murah,” Pemprov Jateng menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan ketersediaan bapok dengan harga terjangkau selama Ramadan 2026. Gerakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga langkah strategis untuk mencegah inflasi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Melalui inisiatif ini, Jawa Tengah kembali menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi agen perubahan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *