“Di balik janji energi bersih, tersimpan pertarungan geopolitik paling sunyi abad ini.”
Narasi transisi energi kerap dibungkus dalam bahasa moral: penyelamatan bumi, pengendalian perubahan iklim, dan masa depan berkelanjutan. Namun di balik retorika hijau tersebut, tersembunyi dinamika geopolitik yang jauh dari kata netral. Transisi energi bukan sekadar soal mengganti batu bara dengan surya, atau minyak dengan baterai listrik. Ia adalah arena baru perebutan kekuasaan global, di mana mineral strategis, teknologi, dan kontrol rantai pasok menjadi senjata utama.
Indonesia, dengan ambisi menuju net zero emission (NZE) 2050-2060, kini berada di pusaran konflik kepentingan global tersebut. Pemerintah telah mengunci komitmen melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014, Perpres No. 22 Tahun 2017, hingga ratifikasi Perjanjian Paris lewat UU No. 16 Tahun 2016. Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 menjadi pijakan kebijakan. Namun pertanyaannya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari transisi ini?