Latar Belakang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, hari ini. Dalam rapat tersebut, Ribka memastikan progres pembangunan KPP Papua Pegunungan terus terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan.
Fakta Penting
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 serta pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026. Dalam arahannya, Ribka menegaskan pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten.
Dampak Sosial dan Politik
“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Penutup
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, pembangunan KPP Papua Pegunungan tidak hanya menjadi prioritas tetapi juga harapan besar bagi masyarakat setempat. Progres yang terpantau secara berkala menjadi kunci untuk mencapai target tahun 2028.