Dana Pendidikan APBN Diklaim untuk Program MBG
Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan setelah menyebut program MBG (Mengajar di Bank Garansi) menggunakan anggaran pendidikan APBN sebesar Rp233 triliun. Penjelasan ini disampaikan secara langsung dalam konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026). PDIP mengklaim bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan justru dialihkan untuk program yang dinilai kontroversial tersebut.
Latar Belakang Klaim PDIP
PDIP mengungkapkan bahwa penelitian internal menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran pendidikan. Dengan data yang dikumpulkan, partai ini menyebut bahwa program MBG tidak hanya meresahkan publik, tetapi juga menyerobot alokasi dana yang sudah ditetapkan untuk kepentingan pendidikan nasional. “Ini adalah masalah serius yang harus ditindaklanjuti,” ujar sumber terpercaya di PDIP.
Fakta Utama yang Dikemukakan
Anggaran pendidikan APBN tahun ini mencapai Rp233 triliun, namun PDIP menuding bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk program MBG. Klaim ini didukung oleh data internal yang menyebutkan bahwa alokasi dana tidak sesuai dengan perencanaan awal. PDIP juga meminta pemerintah untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan mengklarifikasi klaim yang dilontarkan.
Dampak Sosial dan Politik
Klaim PDIP ini langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Masyarakat mulai meragukan penggunaan dana pendidikan, sementara pemerintah diminta untuk segera memberikan penjelasan. “Ini bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah sumber tersebut.
Penutup
Kontroversi ini menambah deret panjang polemik seputar penggunaan anggaran negara. Bagaimana pemerintah menanggapi klaim PDIP menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, PDIP menegaskan akan terus memantau perkembangan dan meminta transparansi maksimal dari pihak terkait.