MK Diminta Batasi Keluarga Presiden-Wapres sebagai Capres-Cawapres

Kabar Mengejutkan dari MK: Warga Gugat UU Pemilu untuk Larang Keluarga Presiden Menjadi Calon
Raden Nuh dan Dian Amalia, dua warga negara, telah mengajukan gugatan mengejutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK untuk melarang keluarga Presiden atau Wakil Presiden menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Gugatan ini, yang terdaftar dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (25/2/2026), menargetkan Pasal 169 Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.
Latar Belakang Gugatan
Gugatan ini didasarkan pada argumen bahwa keberadaan keluarga Presiden atau Wakil Presiden dalam kontestasi pilpres dapat menciptakan ketidakadilan dan dominasi politik. Raden Nuh dan Dian Amalia menilai bahwa situasi ini dapat mengancam demokrasi dan keterbukaan dalam proses pemilu.
Fakta Penting
– Gugatan ini terdaftar resmi di MK dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026.
– Dua pelapor menggugat Pasal 169 UU Pemilu 2017, yang saat ini tidak melarang anggota keluarga presiden menjadi calon.
– Isu ini menarik perhatian publik karena potensialnya mengubah landscape politik Indonesia.
Dampak Potensial
Jika gugatan ini diterima, MK dapat merevisi UU Pemilu dan memperketat aturan terkait. Ini akan mempengaruhi prospek politik para anggota keluarga presiden dan menambah lapisan perlindungan terhadap demokrasi Indonesia.
Penutup
Gugatan ini menandai langkah kontroversial dalam usaha memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Bagaimana MK menanggapi permintaan ini akan menjadi ujian penting terhadap independensi lembaga dan komitmen terhadap nilai demokratis.