Gelombang kecaman dan protes bermunculan setelah pemerintah Israel mengklaim sebagian wilayah di Tepi Barat sebagai “tanah milik negara”. Sejumlah negara menilai langkah tersebut berpotensi memicu ketegangan baru dan memperburuk situasi politik serta keamanan di wilayah konflik tersebut.
Gelombang kecaman muncul setelah pemerintah Israel pada Minggu (15/2) menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar lahan di Tepi Barat sebagai “milik negara” apabila warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya.
Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah pertama dengan skema seperti itu sejak Israel menduduki Tepi Barat pada 1967. Keputusan ini pun dinilai berpotensi memicu ketegangan baru di wilayah tersebut.