Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, menegaskan perlunya penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu agar dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Bamsoet menilai dana desa merupakan instrumen fiskal strategis karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat paling dasar. Pada 2025, alokasi dana desa disebut mencapai sekitar Rp 71 triliun. Karena itu, pengelolaannya harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga desa.
“Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah sudah melampaui Rp 600 triliun. Dana sebesar ini telah mendorong pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa. Namun kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu dibenahi secara serius,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/2/26).