Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan, menyampaikan keprihatinan atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta hingga Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan terkait pengurusan sengketa lahan. Abdul Chair mengatakan KY akan memeriksa pelanggaran kode etik dan perilaku hakim berkoordinasi dengan KPK dan Mahkamah Agung (MA).
“Pengadilan yang independen tentunya terkait dengan hakim yang independen pula. Di sini masalah etik perilaku hakim sangat berkorespondensi dengan independensi pengadilan. Oleh sebab itu KY berdasarkan prinsip shared responsibility dan amanat konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim,” kata Abdul Chair kepada wartawan, Sabtu (6/2/2026).
Ia menyebut tak ada toleransi terhadap praktik transaksional. Ia mengatakan selain sanksi hukum, pelaku juga berpotensi diberhentikan dengan tidak hormat.