**Komisi Kajian MPR Arahkan Fokus pada Otonomi Daerah dan Ekonomi Nasional untuk 2026**

Latar Belakang
Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama kajian K3 adalah pada Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 yang berkaitan dengan perekonomian nasional, kedua pilar konstitusi penting yang diharapkan dapat menghadirkan perubahan substansial bagi negara.
Fakta Penting
Penetapan arah kajian ini dilakukan dalam Rapat Pleno K3 MPR RI di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua K3 Taufik Basari, dan jajaran pimpinan serta anggota K3 lainnya. Ketua K3 Taufik Basri menyatakan harapannya bahwa kajian terhadap Pasal 18 dan 33 ini dapat memberikan kontribusi besar bagi negara, terutama dalam meningkatkan otonomi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dampak
Langkah strategis K3 MPR RI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada sistem pemerintahan daerah dan perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada dua pilar konstitusi tersebut, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.