Latar Belakang
Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi masa hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Keputusan ini menarik perhatian karena melibatkan salah satu figur terkenal dalam kasus korupsi di Indonesia. Namun, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mengecam putusan MA, menyebutnya sebagai langkah yang mengecewakan dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam sistem peradilan negeri ini.
Fakta Penting
Pukat UGM, melalui peneliti Zaenur Rohman, mengemukakan bahwa keputusan MA untuk mengurangi hukuman Setya Novanto menunjukkan adanya tren di mana Mahkamah Agung cenderung menyunat pidana terhadap para terpidana korupsi. “Putusan PK Setya Novanto ini mengecewakan ya, dan saya lihat ada tren yang mengkhawatirkan, ada banyak putusan MA yang menyunat pidana daripada terpidana korupsi,” ujar Zaenur Rohman dalam keterangan yang diberikan kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).
Dampak
Keputusan MA ini tidak hanya mempengaruhi kasus Setya Novanto, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus korupsi. Pukat UGM menekankan bahwa keputusan semacam ini dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Dengan adanya tren menyunat pidana, masyarakat mungkin akan meragukan kemauan pihak berwenang dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas.
Penutup
Dengan protes yang dilontarkan oleh Pukat UGM, kasus ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi di Indonesia masih panjang dan berat. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah MA dan institusi peradilan lainnya mampu memelihara kepercayaan publik dalam sistem hukum yang adil? Ataukah korupsi akan terus merajalela karena adanya celah dalam sistem peradilan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.