Komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) menerbitkan Surat Edaran (SE) berkaitan penindakan perkara maupun pencegahan korupsi di BUMN usai disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Surat edaran itu bersifat internal untuk pegawai KPK.
“Surat Edaran tersebut bersifat internal untuk seluruh unit kerja di lingkungan KPK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/5/2025).
[judul] “Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga,…
[judul] “Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga,…
[judul] “Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga,…
[judul] “Banyaknya bansos tidak tepat sasaran, hulunya adalah data yang tidak sinkron antar kementerian, lembaga,…
**BSU Terdistribusi 82,69%, Daya Beli Masyarakat Siap loncat?** Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro…
