Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada 26 Juni 2025, memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua babak. Mulai tahun 2029, pemilu nasional akan terpisah dari pemilu daerah atau lokal. Keputusan ini diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia yang terganggu oleh sistem pemilu serentak yang terlalu berat.
Fakta Penting
Putusan MK ini mengakhiri era “pemilu lima kotak” yang telah menjadi ciri khas pemilu serentak sejak lama. Pemilu nasional akan difokuskan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan kepala negara, sementara pemilu daerah akan menangani pemilihan anggota DPRD serta kepala daerah. Perludem, sebagai pemohon, menunjukkan bahwa sistem sebelumnya menyebabkan penurunan kualitas demokrasi karena beban administratif yang tidak proporsional.
Dampak
Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Namun, pertanyaan tetap muncul: apakah pemisahan waktu pemilu ini akan menyelesaikan masalah demokrasi, atau justru menimbulkan persoalan baru? Sejumlah pihak khawatir bahwa pemilu daerah yang terpisah mungkin tidak mendapat perhatian yang sama seperti sebelumnya.
Penutup
Dengan penghapusan pemilu lima kotak, Indonesia tengah menghadapi era baru dalam pesta demokrasi. Namun, tantangan dalam memastikan sistem yang lebih baik dan lebih adil masih terbuka lebar. Dua babak pesta demokrasi ini tidak hanya soal waktu, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi yang lebih tinggi di masa depan.