[DPR Desak…]
“DPR menuntut pertanggungjawaban atas praktik mafia solar yang merugikan negara dan rakyat.
Variasi 2:
Judul: Bambang Haryadi: Penyelewengan Solar Subsidi Wajib Ditindak Tegas
Isi:
[Wakil Ketua Komisi XII…]
“Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan.”
Mungkin perlu disesuaikan agar lebih menarik. ### Judul:
DPR Desak BPH Migas dan Ditjen Migas Bertanggung Jawab atas Mafia Solar Subsidi yang Merenggut Rakyat
### Isi:
Lead:
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengecam keras maraknya praktik mafia solar bersubsidi yang merugikan negara dan merenggut kesejahteraan rakyat kecil. Ia mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk segera memberikan pertanggungjawaban terbuka atas kasus ini. Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Inti Berita:
Bambang Haryadi menyoroti dampak negatif dari penyelewengan solar subsidi yang semakin merajalela di berbagai daerah. Komisi XII DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja keProvinsi Sumatera Utara, dan rombongan DPR mendapat berbagai keluhan langsung dari masyarakat serta pelaku usaha kecil terkait distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran.
“DPR melihat praktik penyelewengan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, sementara rakyat kecil yang menjadi korban tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Dampak Sosial dan Politik:
Praktik mafia solar bersubsidi tidak hanya merugikan negara melalui kerugian keuangan, tetapi juga merusak kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan solar subsidi untuk kegiatan ekonomi terpaksa menghadapi ketidakadilan karena distribusi yang tidak merata.
Penutup:
DPR menuntut langkah tegas dari BPH Migas dan Ditjen Migas untuk memperbaiki sistem distribusi dan menindak para pelaku mafia solar bersubsidi. Pertanggungjawaban yang transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bantuan negara tepat sasaran.
