Latar Belakang
Di Indonesia, garis kemiskinan bukan sekadar angka. Ia menjadi alat seleksi siapa yang layak menerima bantuan, dan siapa yang harus berjuang sendirian. Lebih dari itu, ia berubah menjadi simbol kesuksesan pembangunan sekaligus panggung statistik bagi ambisi politik. Namun di balik kesan objektifnya, angka ini sering kali menyembunyikan wajah paling getir dari kehidupan jutaan orang.
Fakta Penting
Sampai tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) masih mengandalkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN) untuk menentukan garis kemiskinan nasional, yakni Rp595.243 per kapita per bulan. Pendekatan ini menyederhanakan kemiskinan hanya sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, pangan dan non-pangan.
Dampak
Pendekatan CBN ini dinilai tidak akurat dalam merefleksikan realitas masyarakat Indonesia yang lebih kompleks. Banyak keluarga yang terjebak dalam ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, namun tidak dianggap miskin karena angka yang ditetapkan oleh BPS. Dampaknya, bantuan sosial sering tidak merata dan tidak mencapai mereka yang paling membutuhkan.
Penutup
Bias-bias standar garis kemiskinan menjadi cerminan dari ketidakseimbangan dalam kebijakan sosial di Indonesia. Sampai kapan kita akan terus menggunakan alat yang tidak akurat untuk mengukur derita jutaan orang? Mungkin sudah waktunya untuk merefleksikan kembali pendekatan yang digunakan agar bantuan sosial dapat lebih efektif dan merata.