Latar Belakang
Gubernur Banten Andra Soni menggelar rapat koordinasi strategis dengan KPK pada Rabu (4/2/2026) di Pendopo Gubernur, Kota Serang. Rapat ini menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di provinsi tersebut. Namun, usai diskusi, Andra Soni mengakui bahwa tingkat sosialisasi pencegahan korupsi di kalangan ASN Pemerintah Provinsi Banten masih rendah, menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.
Fakta Penting
Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah, para kepala OPD, dan Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang, ini menyoroti keterlemahan sistem sosialisasi anti-korupsi di Banten. Gubernur Andra mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima masukan substansial dari KPK terkait langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dari sisi KPK, peningkatan pengawasan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.
Dampak dan Langkah Depan
Kondisi sosialisasi pencegahan korupsi yang rendah di Banten tidak hanya menjadi masalah internal, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Gubernur Andra menekankan pentingnya setiap OPD untuk proaktif melaksanakan sosialisasi anti-korupsi di internal masing-masing. KPK, sementara itu, menjanjikan peningkatan pengawasan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas pencegahan korupsi di daerah tersebut.
Penutup
Dengan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, Banten diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi dan menekan angka kejahatan korupsi. Namun, tantangan masih nyata. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah langkah KPK dan Pemprov Banten ini akan mampu mengubah angka korupsi di Banten dalam waktu dekat? Waktu akan memberikan jawabannya.